Peraturan Daerah tentang Perpustakaan

WALI KOTA PALU

PROVINSI  SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 16 TAHUN  2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

 

Menimbang    :

  1. bahwa membaca merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan sarana pelestarian budaya bangsa untuk meningkatkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berakhlak, cerdas,  berkarakter, dan berkearifan;
  2. bahwa upaya penumbuhan minat dan kegemaran membaca masyarakat serta pelestarian budaya lokal Kota Palu merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Palu melalui penyediaan layanan perpustakaan daerah yang dikelola secara profesional dan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat;
  3. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan eksistensi dan penyelenggaraan perpustakaan daerah Kota Palu masih bersifat parsial dan belum memadai sehingga perlu diatur secara tegas dan komperehensif dalam suatu peraturan daerah tersendiri;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.

 

Mengingat      :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU dan WALI KOTA PALU,

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :   PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kota Palu.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palu.
  3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Palu.
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang membidangi perpustakaan.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
  7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
  8. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
  10. Alih media koleksi perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
  11. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
  12. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
  13. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
  14. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
  15. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
  16. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
  17. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
  18. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
  19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
  20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
  21. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
  22. Literatur sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
  23. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

 

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

  1. pembelajaran sepanjang hayat;
  2. demokrasi;
  3. keadilan;
  4. profesionalitas;
  5. keterbukaan;
  6. kemanfaatan;
  7. kemitraan; dan
  8. kearifan lokal.

 

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan.

 

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan untuk:

  1. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat dengan cara mudah, terjangkau, dan tidak diskriminatif;
  2. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat guna memperluas wawasan, pengetahuan, dan informasi; dan
  3. melestarikan budaya lokal yang terhimpun dalam koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

 

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

 

Pasal 5

  • Masyarakat mempunyai hak untuk :
    1. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
    2. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
    3. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpus
  • Masyarakat di Daerah yang sulit mendapatkan akses perpustakaan berhak mendapatkan pelayanan perpustakaan keliling.
  • Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
  • Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

 

Pasal 6

Masyarakat wajib untuk :

  1. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
  2. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
  4. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
  5. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
  6. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

 

Pasal 7

Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 2 (dua) buku setiap judul  kepada Perpustakaan Daerah.

 

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

  • Pemerintah Daerah wajib:
  1. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
  2. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
  3. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
  4. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
  5. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
  6. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
  7. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
  8. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan/atau
  9. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

Pasal 9

  1. Pemerintah Daerah berwenang:
    • menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
    • mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
    • mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
    • mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
    • membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

BAB III

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 10

  • Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
  • Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
  • Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada SKPD.
  • Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

Pasal 11

  1. Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), paling sedikit memiliki:
    1. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
    2. tenaga perpustakaan;
    3. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
    4. sumber pendanaan.
  2. Penyelenggara perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), wajib melaporkan kepada SKPD.
  3. Pembentukan taman bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), paling sedikit memiliki:
    1. koleksi taman bacaan; dan
    2. sarana dan prasarana taman bacaan.    
  4. Pembentukan  sudut baca   sebagaimana    dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), paling sedikit memiliki :
    1. koleksi sudut baca; dan
    2. sarana dan prasarana sudut baca.

 

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 12

  1. Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
    1. perpustakaan Daerah yang meliputi:
      1. perpustakaan kota;
      2. perpustakaan kecamatan;
      3. perpustakaan kelurahan.
    2. perpustakaan masyarakat.
  2. Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
  4. Khusus pemustaka yang berasal dari luar daerah, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menitipkan uang jaminan yang besarannya ditentukan oleh penyelenggara perpustakaan.

 

Bagian Ketiga

Jenis Perpustakaan

Pasal 13

Jenis perpustakaan terdiri atas:

  1. perpustakaan umum;
  2. perpustakaan sekolah/madrasah;
  3. perpustakaan khusus.

 

Pasal 14

  • Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
  • Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
  • Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan dan kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  • Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

 

Pasal 15

  • Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
  • Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
  • Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
  • Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  • Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

 

Pasal 16

  1. Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
  2. Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

                                        

Pasal 17

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus.

 

Bagian Keempat

Koleksi Perpustakaan

Pasal 18

  • Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, SKPD wajib menambah koleksi perpustakaan.
  • Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah.
  • Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
  • Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur

 

Pasal 19

Pengadaan bahan perpustakaan dapat dilaksanakan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

 

Pasal 20

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, perawatan dan alih media.

 

Bagian Kelima

Promosi Perpustakaan dan Penghargaan

Pasal 21

  1. Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
  2. Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, sosial media, dan tatap muka.

 

Pasal 22

  • Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, pemustaka, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca dan/atau pelestarian naskah kuno.
  • Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    1. piagam;
    2. bantuan buku atau sarana dan prasarana pendukung lainnya; dan/atau
    3. bantuan lain.
  • Tata cara dan syarat-syarat pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

 

BAB IV

TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tenaga Pustakawan

 

Pasal 23

  • Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
  • Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
  • Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.                                       

Pasal 24

Tenaga perpustakaan berhak atas:

  1. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  2. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
  3. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan  fasilitas      perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Pasal 25

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

  1. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
  2. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
  3. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

 

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 26

  1. Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
  2. Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
  3. Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan umum provinsi, dan organisasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan.

 

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 27

  • Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
  • Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di manfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

 

BAB VI

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

  • Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
  • Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

 

Pasal 29

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 30

  • Pendanaan pengelolaan perpustakaan yang dikelola oleh daerah dibebankan pada APBD.
  • Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
  • Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

Pasal 31

Sumber pendanaan perpustakaan selain diperoleh dari APBD, juga dapat bersumber dari:

  1. hibah atau bantuan Pemerintah,  Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan sumbangan masyarakat;
  2. tanggung jawab sosial perusahaan/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  3. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
  4. hasil usaha jasa perpustakaan.

 

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

  • Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
  • Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada

 

Pasal 33

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

(2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

 

BAB IX

LARANGAN

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

  1. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  2. bahan perpustakaan yang isinya pornografi dan mengandung unsur kekerasan; atau
  3. Bahan perpustakaan lain yang dilarang oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

  • Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan bahan pustaka yang dimiliki oleh daerah.
  • Besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan peraturan Wali Kota.
  • Penerimaan dari sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
  • Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada SKPD.

 

Pasal 36

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

 

Pasal 37

  • Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
  • Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  1. teguran;
  2. paksaan berupa kewajiban menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan dan/atau Sudut Baca;
  3. penutupan sementara kegiatan; atau
  4. denda administrasi paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

 

Pasal 38

  • Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  1. pencabutan tanda daftar perpustakaan;
  2. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  • Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Wali Kota.
  • Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

 

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu

Ditetapkan di Palu

pada tanggal

Pj. WALI KOTA PALU,

MOHAMAD HIDAYAT

Diundangkan di Palu

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015  NOMOR