Berita Perpustakaan Nasional

 

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran agar pemerintah daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya untuk bidang perpustakaan. Ini dilakukan sebagai upaya agar Pemda juga memberikan perhatian pada perpustakaan.

Tito menyebut, nantinya akan melakukan review atau peninjauan ulang terhadap anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi. Jika tidak terdapat anggaran untuk perpustakaan maka Tito enggan untuk tanda tangan. Kita punya kemampuan review, otoritas review. Dalam review kita lihat, ada enggak dianggarkan untuk perpustakaan, kalau tidak dianggarkan dirjen keuangan saya perintahkan balikin sana. Mendagri enggak akan tanda tangani persetujuannya, kalau dieksekusi tanpa tanda tangan mendagri dananya ilegal,” tegas Tito dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perpustakaan Nasional 2020, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020Berita
Sementara untuk kabupaten/kota, Kemendagri akan melakukan supervisi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri. Nantinya apabila ada yang melanggar ataupun masyarakat menemukan pelanggaran, Irjen Kemendagri bisa langsung turun tangan.“Inspektorat dari pusat boleh turun ke provinsi, kabupaten, dan kota, kita bisa membuat review kita bisa memberikan saran pendapat sampai kepada mengajukan penegakan hukum kalau itu pelanggaran,” terang Tito.

Mantan Kapolri ini juga menyebut, saay ini pihaknya akan membuat sebuah sistem pengaduan online. “Nanti juga ada informasi edaran untuk menganggarkan bidang perpustakaan. Ini artinya kalau ada temuan (perpustakaan) tidak dianggarkan, maka bisa jadi temuan inspektorat,” ucap Tito.

Terkait perhatian pemda terhadap perpustakaan masih kurang, tercermin dari 35 provinsi, baru 33 yang memiliki Dinas Perpustakaan, sementara dua lainnya belum.

Kemudian dari 514 kabupaten/kota, 491 kab/kota di antaranya sudah membentuk dinas kelembagaan, dan yang sudah membentuk dinas perpustakaan sendiri hanya 33, serta 458 digabung dengan dinas lain. Tito pun menyebut banyak lembaga perpustakaan yang masih menginduk ke dinas lain berakibat tidak fokus, karena anggaranya terbagi sampai akhirnya menjadi tidak wajib.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *